Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa. Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma

Undang- Undang Jabatan Notaris dan Aturan Hukum yang Mengatur tentang Hubungan Kemitraan Perkebunan Kelapa. bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain. 26 TAHUN 2021 tersebut dengan tegas diatur sanksi bagi perusahaan perkebunan yang tidak membangun kebun Masyarakat / plasma seluas 20 % dari luasan lahan yang sudah diterbitkan IUP nya diatas lahan yang berasal dari tanah tanah masyarakat/ negara, perusahaan tersebut dapat dicabut IZIN USAHA. com - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono mendukung terbitnya Undang-Undang No. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah. 207 20. Melalui Permentan 14 Tahun 2013 dan berbagai regulasi lainnya seperti UU Perkebunan dan UU Perlindungan dan pemberdayaan petani telah memberikan ruang bagi pemerintahan daerah untuk mewujudkan perlindungan serta insentif terhadap pekebun khususnya terkait harga pembelian TBS, serta proteksi terhadap harga yang ditentukan. Demikian aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak panen). Dasar Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan inti plasma perkebunan sawit dan peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wilayah perkebunan sawit di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diatur dalam perundang- undang No. Jika merujuk pada Undang-Undang Perkebunan, beberapa ketentuan yang direvisi tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan beberapa ketentuan, yakni Pasal 41 Ayat (3) yang mengatur atau. Pasal 21 Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya,. Namun, sanksi administratif atas pelanggaran itu, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 18 UU Perkebunan, kini ditiadakan oleh UU Cipta Kerja. KTS tidak berkewajiban melaksanakan. Layanan Pengaduan Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan (OPT) Layanan Administrasi Umum; Info Publik Standar Pelayanan Publik; Daftar. WebDan salah satu Pasal yang diubah oleh UU Cipta Kerja ini adalah Pasal 58 yaitu ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar seluas 20%. suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi,. Implikasi penelitian adalah penyempurnaan, penambahan, pencabutan, penggantian pasal atau ayat dari UUPA, UUPM, dan UU Perkebunan terutama Pasal-Pasal yang mengatur HMN,Jadi, yang diatur dalam undang-undang Perkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan usaha perkebunan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan mendapatkan jaminan hak dan perlindungan dalam. membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia Perkebunan. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroanMenurut pasal 8 ayat 2 PP No. Hingga 2017, lahan plasma yang telah terbangun seluas 623. Ketentuan pidana yang diatur Pasal 21 jo Pasal 47 UU No. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah Peremajaan kebun petani plasma pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara teknis sudah tidak produktif dan perlu diremajakan. ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh. LMR Bebunga Estate. “Kita minta dicabut saja izinkan kalau kewajiban. Belakangan kewajiban itu memang dimoderasi, tetap 20 persen, namun tidak harus. Sebagai informasi, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa norma dalam Undang-undang (UU) Nomor 39. UU itu berbunyi, “perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan namun tak sesuai dengan ketentuan UU ini, diberi waktu lima tahun untuk menyesuaikan sejak aturan ini berlaku. 740,45 2. Pasal 1. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47. . (KUD), seperti perkebunan plasma kelapa sawit yang berada di wilayah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan. UU PLTP juga mengatur larangan pemindahtanganan tanah pertanian yang berakibat kepemilikan tanah kurang dari batas minimum luas tanah pertanian. Sudah empat tahun lamanya UU. JAKARTA,. peraturan-perundang-undangan yang mengatur sektor sumber daya alam tidak menyebut hal demikian. Dalam beberapa aturan perundangan terkait plasma, disebutkan bahwa perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin usaha wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20% dari luas lahan. 6412, LL SETNEG : 48 HLM. Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu. Namun tidak satupun dari laporan tahunan yang kami selidiki menguraikan angka-angka ini hingga ke tingkat perkebunan,. Terbitnya Permentan tersebut merupakan turunan PP N o. Salah satu kewajiban perusahaan perkebunan yang disebutkan dalam Pasal 58 UU Perkebunan menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan serta Izin Usaha Budidaya wajib menyediakan fasilitas perkebunan sekitar 20% dari total luas areal yang diusahakan, untuk kemudian fasilitas perkebunan dapat. kelapa sawit pola plasma yang ada di desa sari galuh, sehingga factor kelemahan ini. Perkebunan yang merupakan salah satu. mengatur masyarakat adat seperti UU Sumber Daya Alam, UU Pemerintahan. 2013/No. dimana sebelumnya Dan kemudian pada ada 9 pertimbangan pasal 14(2) memuat menjadi 2 9 pertimbangan. Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan. Terkait pemberian sanksi, dalam Pasal 58 ayat (1) Permentan 38/2020 mengatur sanksi yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan terhadap perusahaan perkebunan yang tidak melakukan sertifikasi ISPO antara lain berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Latar Belakang. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan hak guna usaha (HGU) bukan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang salah satunya memuat revisi UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. id - Kisruh antara warga yang menuntut plasma sawit 20% di lahan perkebunan sawit milik perusahaan menjadi isu penting di Kalimantan Tengah. Landasan hukum itu ada di UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 93. 872. yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. id - Kisruh antara warga yang menuntut plasma sawit 20% di lahan perkebunan sawit milik perusahaan menjadi isu penting di Kalimantan Tengah. 22, LN. Sebanyak 53 kepala desa (kades) dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kabupaten Seruyan memimpin aksi massa. Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua menyebutkan, hingga Agustus 2022, ada sekitar 15. 117 6. 4. Selain kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 PP No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah sesuai dengan asas legalitas. Permasalahan Penetapan luas tanah maksimum merupakan amanat UUPA telah lebih dari 50 tahun diatur dalam UU PLTP dan belum. Namun, sejak berlakunya Permentan No. "Aturan itu baru wajib bagi perusahaan perkebunan yang IUP terbit setelah 2007," kata Usin, kemarin. Baca juga: RSPO: Pekerja perempuan di perkebunan sawit perlu. Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. HGU bukan dalam kategorikawasan hutan, dan peruntukkannya untuk usaha pertanian seperti perkebunan, perikanan, peternakan jadi ya tidak bisa. Al’ Adl : Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 318 Kata Kunci: Kemitraan Inti Plasma; Perkebunan Sawit; Peran Koperasi. Mentan Syahrul mengemukakan, komoditas kelapa sawit menjadi salah satu sumber devisa negara. Foto udara lahan perkebunan sawit di Kalimantan. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga telah mengatur mengenai pemanfaatan tanah masyarakat atau tanah ulayat masyarakat untuk kegiatan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 55 huruf (b), yang berbunyi : “Setiap Orang secara tidak sah dilarang : b. Dan yang menggelikan, UU Perke-bunan ini memasukan kembali pasal-pasal kriminalisasi yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil UU Perkebunan yang sebel-umnya. 239 ha untuk 413 KK. Keempat, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,. Jika merujuk pada Undang – Undang (UU) No 39 Tahun 2014 Pasal 58 UU Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa. Sebab dalam kasus bentrok antara warga dengan aparat di Kabupaten Seruyan Kalteng harus segera dicari solusinya supaya tidak merembet kasus. SAI yang telah berakhir pada 31 Desember 2019 sesuai amanat Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. menggunakan sarana dan teknologi. JAKARTA. Beleid tersebut mengatur bahwa Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dengan luas 250 hektare atau lebih, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang. Lukman Sungkar, Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU melihat, ada indikasi upaya terencana dalam program kemitraan sawit plasma, misal, bupati memberikan izin tetapi lahan 20% yang. Final, Tak Bangun Plasma Ijin Dicabut! 2021, 21 Februari. luas perkebunan, dan skala plasma yang harus. 5. Hubungan Antar Peraturan. 26/2007 dikeluarkan. Selain itu kedua undang-undang tidak Untuk mengatur Kemitraan Usaha Perkebunan dan memfasilitasi pembangunan Kebun Sawit, dibutuhkan produk hukum yang menaunginya. Kewajiban membangun perkebunan rakyat seluas minimal 20% dari total perkebunan yang dimiliki suatu perusahaan perkebunan mulai berlaku sejak 2007 sejak Permentan No. 13 Indonesia, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 28 ayat (1). kesepakatan untuk membuat suatu kontrak kerjasama, yang mana dengan lahirnya. LMR Bebunga Estate. Skema kemitraan inti-plasma sawit ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang mengatur perusahaan untuk wajib memfasilitasi pembangunan kebun sawit masyarakat seluas 20% dari total luas area kebun izin usahanya. 000-an orang dari Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, aksi menuntut plasma di perkebunan sawit PT Tapian Nadenggan, anak usaha Sinas Mas Group. 39 Tahun. UU Perkebunan perlu untuk dilakukan revisi, sebab berdasarkan Pasal 58 ayat (1), Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha. Sedangkan. Mengenai pekebun kecil secara eksplisit tidak diatur dalam UU Perkebunan ini. 662 20. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 UU Perkebunan. 3. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. Hingga pada 1970-an pemerintah Indonesia membuat inisiatif baru. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 20 Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Baca selengkapnya tentang pertimbangan hukum, amar putusan, dan tanggapan pihak-pihak yang terkait dalam dokumen pdf ini. Menurut Pasal 27 Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha. Terbitnya izin lokasi untuk berusaha terkadang beririsan dengan kawasan hutan. Ketua Forum. ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar DPP Asosiasi Petani Sawit Seluruh Indonesia (APKASINDO), Dahnil Anzar Simanjuntak, berharap DPD RI Komite II yang sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dapat menggunakan hak inisiasinya untuk mendorong UU tersebut lebih. Pelaku individu menyambut baik aturan tersebut dan siap memberdayakan petani rakyat demi memacu produksi kebun. Aturan ini mengakomodir putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014. 18 in 2004 about The Plantations. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan pendaftaran oleh. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan Kela pa Sawit. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa. “Setelah saya cermati pasal itu tidak ditemukan adanya ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,” kata Achyar Salmi saat dimintai keterangannya sebagai. Namun, kata dia, hingga kini belum ada peraturan turunan dari UU itu yang. Undang-undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan norma dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik dan peran Koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wilayah perkebunan sawit di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diatur dalam perundang-undang No. Jum'at, 22 Februari 2019 - 15:43 WIB. Dengan tujuan tersebut, penataan ruang pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah titik temu yang harmonis antara penggunaan sumber daya alam dan dan pemanfaatan ruang sekaligus mencegah terjadinya dampak. “Baru di UU 39/2014 tentang Perkebunan diatur minimal 20% dari areal plasma yang. Sudahlah bagi hasil kebun sawit dari perusahaan sawit tak sesuai perjanjian, petani pun jadi punya utang puluhan juta di bank. Kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 % dari luas sebuah perusahaan. Kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 % dari luas sebuah perusahaan perkebunan didasarkan pada pasal 58 UU Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 dan Pasal 40 huruf k jo Pasal 64 Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2017, Padahal, imbuhnya, Undang-Undang No. Namun kami belum menemukan di dalam Perpres di atas maupun lampirannya. id - Kisruh antara warga yang menuntut plasma. Peraturan ini mengatur tentang kriteria, mekanisme, dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mengembangkan kebun. 1. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Si, Permentan ini berlaku bagi seluruh perkebunan setelah tahun 2007. 2. JAKARTA, Mediaperkebunan. Muncul UU Pokok Kehutanan 1967, malah. HGU Diperpanjang hingga 35 Tahun, Ini Ketentuannya. 39 Tahun 2014 yang diubah oleh ketentuan dalam Pasal 29 UU No. 2014 tentang Perkebunan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan diwilayah suatu perkebunan. hlm. ” PSJ pun dinyatakan bebas dari segala. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan ci ngan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. sebagaimana diatur dalam perundang-undang No. 856,841 hektar diserahkan sepenuhnya. JAKARTA. Penyelenggaraan perkebunan diharuskan selaras dengan asas-asas penyelenggaraan perkebunan. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas. Pembangunan kebun plasma oleh perusahaan perkebunan besar swasta (PBS), sebagai bentuk kewajiban terhadap masyarakat di sekitar perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan. Dasar hukum mengenai jenis-jenis status tanah, termasuk HGU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam kegiatan perkebunan, Pasal 78 UU Perkebunan menentukan: “Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Ketiadaan sanksi itu memunculkan pertanyaan akan efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan. Mekanisme inti plasma ini membuat perkebunan sawit kita. ADA enam wilayah adat di Papua dan Papua Barat yang punya banyak lahan tidur dan masyarakat ingin memanfaatkan lahan itu untuk perkebunan, termasuk kelapa sawit, demikian diungkapkan Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden Bidang Papua, sekaligus Ketua. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan investasi di industri sawit. Psl 1 ayat 1. Pakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Dr Sadino, SH, MH menjelaskan, lahirnya UUCK dan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit, diantaranya polemic mengenai izin lokasi, Hak Guna Usaha. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha. Perkebunan kelapa sawit plasma adalah perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya diintegrasikan pada PBS maupun PBN. peningkatan investasi dan keterbukaan lapangan kerja. catatan : Beberapa ketentuan di dalam UU ini telah diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38;. 20. seluruh pemangku kepentingan perkebunan. Setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, diantaranya dengan cara membuat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan upaya pemantauan. 000-an orang dari Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, aksi menuntut plasma di perkebunan sawit PT Tapian Nadenggan, anak usaha Sinas Mas Group. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, plasma masyarakat dapat dibangun dari lahan di luar konsesi yang luasnya setara dengan 20% HGU. telah dibakukan di dalam Undang-Undang, salah satunya yang sesuai untuk jenis kemitraan perkebunan adalah kemitraan dengan pola inti plasma hal ini sesuai dengan Pasal 26 huruf a UU UMKM, adapun. Selain UUPA, peraturan lain yang.